Bahwa jenis pinjaman yang Saudara/i terima nama produknya secara umum disebut Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Bank dalam memberikan pinjaman KPR jaminannya adalah rumah yang dibiayai oleh Bank tersebut. 

Rumah sebagai jaminan yang diberikan kepada Bank lajimnya secara hukum diikat dengan Hak tanggungan sebagai mana maksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 (UUHT) pasal 1 (1), pasal 8 (1) dan pasal 4 (1).

Pasal 1 (1) intinya :

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana di maksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria dan seterusnya…..”

Pasal 8

“Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan”.

Pasal 4

Hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan adalah :

“Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara dan Hak Pakai Atas Tanah Milik”.

Kami mengasumsikan rumah jaminan tersebut telah diikat oleh Bank sempurna secara hukum sebagai mana maksud dalam UUHT di atas.

Bahwa pasal 6 menyatakan :

Pasal 6

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama (dibaca Bank) mempunyai hak untuk menjual objek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.